Tantangan dan peluang dalam penegakan peraturan hukum laut di Indonesia merupakan hal yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan luasnya wilayah perairan Indonesia yang mencapai lebih dari 5 juta km2, penegakan hukum laut menjadi suatu hal yang sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara.

Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Agus Suherman, tantangan utama dalam penegakan hukum laut di Indonesia adalah minimnya sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki. “Kita masih kekurangan personil dan alat untuk mengawasi perairan kita yang begitu luas,” ujarnya.

Namun, bukan berarti tidak ada peluang untuk meningkatkan penegakan hukum laut di Indonesia. Menurut Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Jakarta Pusat, Hadi Siswanto, dengan adanya semangat kerja sama antara lembaga terkait dan penerapan teknologi yang tepat, penegakan hukum laut di Indonesia bisa semakin dioptimalkan. “Kita harus bekerja sama antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk menciptakan penegakan hukum yang efektif,” katanya.

Salah satu langkah konkret yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam hal penegakan hukum laut. Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, kerjasama regional sangat penting untuk menangani isu-isu hukum laut yang kompleks. “Kita harus bersinergi dengan negara-negara ASEAN dan negara-negara lainnya untuk mencapai tujuan bersama dalam penegakan hukum laut,” ujarnya.

Dengan mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara yang memiliki penegakan hukum laut yang efektif dan berdaya saing tinggi di tingkat internasional. Sebagai negara maritim, penegakan hukum laut merupakan kunci untuk menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah perairan Indonesia.