Kecelakaan laut di Indonesia merupakan masalah yang sering terjadi dan menimbulkan berbagai dampak negatif. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam penanganan kecelakaan laut sangatlah penting.

Menurut Kepala Basarnas, Marsekal Muda TNI Bagus Puruhito, “Peran pemerintah dalam penanganan kecelakaan laut di Indonesia haruslah dioptimalkan. Pemerintah harus memiliki perangkat dan regulasi yang cukup untuk mengatasi masalah ini.”

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang mengatur semua hal terkait keselamatan pelayaran di Indonesia. Namun, implementasi dari undang-undang tersebut masih belum maksimal.

Menurut data dari Badan SAR Nasional (Basarnas), sebanyak 352 kecelakaan laut terjadi di Indonesia pada tahun 2020. Angka ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam penanganan kecelakaan laut di Indonesia.

Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan keselamatan pelayaran di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan pengawasan terhadap kapal-kapal yang beroperasi di perairan Indonesia, serta peningkatan kesadaran dan keterampilan para pelaut.

Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Wisnu Handoko, “Pemerintah terus berupaya meningkatkan keselamatan pelayaran di Indonesia melalui program-program pelatihan dan peningkatan infrastruktur di pelabuhan-pelabuhan.”

Dengan demikian, peran pemerintah dalam penanganan kecelakaan laut di Indonesia harus terus diperkuat untuk menciptakan pelayaran yang aman dan berkualitas di Indonesia. Semua pihak harus bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut demi kepentingan bersama.