Tantangan penegakan hukum di perairan Indonesia merupakan masalah yang tidak bisa dianggap remeh. Dengan luasnya wilayah perairan Indonesia yang mencapai 5,8 juta km persegi, menjadikan penegakan hukum di laut menjadi sebuah tugas yang kompleks dan rumit.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Arifsyah Nasution, tantangan penegakan hukum di perairan Indonesia tidak hanya berkaitan dengan keberadaan kapal-kapal pencuri ikan asing, namun juga masalah illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing yang merugikan negara. “Tantangan penegakan hukum di perairan Indonesia sangat besar, terutama dalam menangani kasus-kasus IUU fishing yang sulit diidentifikasi dan ditindak,” ujar Arifsyah.
Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum di perairan Indonesia adalah minimnya sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda Aan Kurnia. Menurutnya, “Keterbatasan sarana dan prasarana seperti kapal patroli serta alat deteksi dan pemantauan menjadi kendala utama dalam menegakkan hukum di laut.”
Selain itu, koordinasi antar lembaga terkait juga menjadi tantangan dalam penegakan hukum di perairan Indonesia. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), TB Haeru Rahayu, “Koordinasi yang kurang optimal antara lembaga penegak hukum seperti PSDKP, Bakamla, dan TNI AL seringkali membuat penindakan terhambat dan pelaku ilegal masih bisa lolos.”
Untuk mengatasi tantangan penegakan hukum di perairan Indonesia, dibutuhkan sinergi antara berbagai pihak terkait. Hal ini juga ditekankan oleh Arifsyah Nasution, “Kerjasama yang baik antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di laut.”
Dengan memperhatikan berbagai tantangan yang ada, penegakan hukum di perairan Indonesia perlu terus ditingkatkan agar keberlanjutan sumber daya laut dan kepentingan negara dapat terjaga dengan baik. Seperti yang diungkapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, “Penegakan hukum di perairan Indonesia harus diperkuat agar keberlanjutan sumber daya laut dapat terjaga dan Indonesia tetap menjadi negara maritim yang kuat.”