Tantangan dan hambatan dalam penyidikan kasus perikanan merupakan hal yang sering kali dihadapi oleh aparat penegak hukum. Penyelundupan ikan, penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan, serta pelanggaran terhadap aturan perikanan seringkali menjadi kasus yang sulit untuk diselidiki dan diungkap.

Menurut Kepala Badan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPSDKP), Ahmad Fauzi, tantangan utama dalam penyidikan kasus perikanan adalah minimnya bukti yang bisa digunakan untuk menuntut pelaku. “Bukti-bukti yang diperlukan seringkali sulit untuk diperoleh, sehingga proses penyidikan menjadi terhambat,” ujar Fauzi.

Selain itu, hambatan lain yang sering dihadapi adalah minimnya sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, hanya sebagian kecil dari kasus perikanan yang berhasil diungkap dan ditindaklanjuti. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya yang dimiliki.

Dalam upaya mengatasi tantangan dan hambatan tersebut, perlu adanya kerjasama antara berbagai pihak terkait, seperti aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta masyarakat. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Direktur Eksekutif Masyarakat Pemantau Perikanan Indonesia (Majalah Maritim), Susan Herawati, yang menyebutkan bahwa peran serta masyarakat sangat penting dalam mengawasi dan melaporkan kasus pelanggaran perikanan.

Untuk meningkatkan efektivitas penyidikan kasus perikanan, perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penggunaan teknologi yang lebih canggih, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pelanggaran. Dengan demikian, diharapkan kasus-kasus perikanan yang merugikan lingkungan dan masyarakat dapat diungkap dan ditindaklanjuti dengan lebih baik.