Peran penting kebijakan keamanan laut dalam meningkatkan kedaulatan negara tidak bisa dianggap remeh. Kebijakan keamanan laut merupakan langkah strategis yang harus diambil untuk melindungi wilayah perairan negara dari ancaman baik dari dalam maupun luar negeri.

Menurut Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, “Kedaulatan negara tidak hanya diukur dari seberapa besar wilayah darat yang dimiliki, tetapi juga seberapa kuat kontrol yang dimiliki atas wilayah perairan.” Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kebijakan keamanan laut dalam menjaga kedaulatan negara.

Dalam konteks Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, kebijakan keamanan laut memiliki peran yang sangat vital. Menurut Laksamana TNI (Purn) Ade Supandi, “Kita harus mampu mengelola dan mengamankan laut Indonesia yang begitu luas, karena laut adalah jantung kehidupan bangsa.”

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kedaulatan negara melalui kebijakan keamanan laut adalah dengan meningkatkan kerjasama antar lembaga terkait, seperti TNI AL, KKP, dan Kementerian Perhubungan. Kolaborasi antar lembaga ini akan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia.

Selain itu, penting pula untuk terus mengembangkan teknologi dan sumber daya manusia yang berkaitan dengan keamanan laut. Hal ini sejalan dengan pendapat Direktur Eksekutif Lembaga Studi Kelautan, Arif Havas Oegroseno, yang menyatakan bahwa “Peningkatan kemampuan teknologi dan sumber daya manusia dalam bidang keamanan laut sangat diperlukan untuk menjaga kedaulatan negara.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran penting kebijakan keamanan laut dalam meningkatkan kedaulatan negara tidak boleh diabaikan. Langkah-langkah strategis dan kolaborasi antar lembaga terkait akan membantu memperkuat kontrol atas wilayah perairan negara dan menjaga kedaulatan Indonesia di tengah dinamika geopolitik regional dan global.