Penegakan hukum terhadap tindak pidana laut di Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia. Tindak pidana laut seperti pencurian ikan, penyelundupan narkoba, dan pencucian uang merupakan ancaman serius yang harus ditangani dengan tegas.

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, penegakan hukum terhadap tindak pidana laut memerlukan kerjasama lintas sektoral antara instansi terkait seperti TNI AL, Polri, dan KKP. “Kerjasama lintas sektoral sangat penting dalam penegakan hukum di laut agar dapat memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana laut,” ujar Laksamana Muda TNI Aan Kurnia.

Selain itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana laut juga memerlukan peran serta masyarakat dan nelayan sebagai mata dan telinga pemerintah di laut. Menurut Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, M. Zulficar Mochtar, “Masyarakat dan nelayan harus aktif melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan di laut agar penegakan hukum dapat dilakukan dengan lebih efektif.”

Namun, dalam beberapa kasus, penegakan hukum terhadap tindak pidana laut di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala seperti minimnya sarana dan prasarana, serta kurangnya koordinasi antarinstansi terkait. Hal ini membuat para pelaku tindak pidana laut seringkali lolos dari hukuman yang seharusnya mereka terima.

Untuk itu, perlu adanya perbaikan sistem penegakan hukum terhadap tindak pidana laut di Indonesia agar dapat memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana laut. Dengan demikian, keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia dapat terjaga dengan baik.