Tantangan dan Strategi Penegakan Hukum Perikanan di Indonesia

Perikanan merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Namun, tantangan dalam penegakan hukum perikanan di Indonesia masih menjadi isu yang sering diperbincangkan. Tantangan ini muncul karena maraknya praktik illegal fishing dan penangkapan ikan secara berlebihan yang merugikan sumber daya laut.

Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Mas Achmad Santosa, “Tantangan utama dalam penegakan hukum perikanan di Indonesia adalah ketidaktaatan terhadap regulasi yang telah ditetapkan.” Hal ini dapat dilihat dari masih tingginya kasus illegal fishing yang terjadi di perairan Indonesia.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi yang tepat dalam penegakan hukum perikanan di Indonesia. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kerjasama antara berbagai instansi terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian, TNI, dan lembaga lainnya. Dengan kerjasama yang baik, diharapkan penegakan hukum perikanan dapat berjalan lebih efektif.

Selain itu, perlu juga adanya peningkatan pengawasan dan patroli di perairan Indonesia. Hal ini sejalan dengan pendapat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Dedi Supardi, yang mengatakan bahwa “Peningkatan pengawasan di perairan Indonesia sangat penting untuk mencegah praktik illegal fishing dan penangkapan ikan secara berlebihan.”

Dengan adanya upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah dan berbagai instansi terkait, diharapkan penegakan hukum perikanan di Indonesia dapat menjadi lebih efektif. Selain itu, kesadaran masyarakat juga sangat penting dalam menjaga sumber daya laut agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Seperti yang diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Henri Subagiyo, bahwa “Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga sumber daya laut sangat diperlukan agar praktik illegal fishing dapat diminimalisir.”

Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah, instansi terkait, dan masyarakat, diharapkan penegakan hukum perikanan di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan dapat menjaga keberlanjutan sumber daya laut untuk generasi mendatang.