Pentingnya Peran dan Implementasi Peraturan Hukum Laut di Indonesia

Peraturan hukum laut di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan negara dan keberlangsungan ekosistem laut. Namun, implementasi dari peraturan tersebut seringkali masih belum optimal.

Menurut Dr. Harkristuti Harkrisnowo, seorang pakar hukum laut dari Universitas Indonesia, “Peraturan hukum laut di Indonesia sebenarnya sudah cukup lengkap dan komprehensif. Namun, masalah utamanya terletak pada implementasinya yang masih seringkali terkendala oleh berbagai faktor, seperti minimnya sumber daya manusia dan teknologi yang memadai.”

Salah satu peraturan hukum laut yang penting adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). UNCLOS merupakan payung hukum internasional yang mengatur berbagai aspek pengelolaan dan pemanfaatan laut, termasuk hak dan kewajiban negara-negara pesisir.

Namun, implementasi UNCLOS di Indonesia masih belum sepenuhnya optimal. Banyak kasus pelanggaran terhadap hukum laut yang terjadi di perairan Indonesia, seperti illegal fishing dan pembuangan limbah berbahaya. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran dan penegakan hukum laut di Indonesia.

Menurut Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, “Pemerintah perlu meningkatkan kerjasama antar lembaga terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Pertahanan, dalam menegakkan hukum laut di Indonesia.”

Dengan meningkatkan peran dan implementasi peraturan hukum laut di Indonesia, diharapkan dapat meningkatkan kedaulatan negara, melindungi sumber daya laut, dan menjaga ekosistem laut yang berkelanjutan. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga lautnya agar tetap lestari dan bermanfaat bagi generasi mendatang.